Tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap aparat kepolisian memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kekuasaan, kepolisian harus senantiasa diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran etika. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap kepolisian seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan.
Salah satu tantangan utama dalam melakukan pengawasan terhadap aparat kepolisian adalah keterbatasan sumber daya dan tenaga. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), keterbatasan anggaran dan SDM membuat lembaga pengawas kesulitan untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap seluruh kegiatan kepolisian. Hal ini dapat membuka celah bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian.
Menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, pengawasan terhadap kepolisian juga dihambat oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem kepolisian. “Kurangnya transparansi dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan aparat kepolisian dapat menghambat proses pengawasan yang efektif,” ujar Prof. Indriyanto.
Selain itu, terdapat pula tantangan dalam bentuk resistensi dari pihak kepolisian terhadap upaya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen. Menurut Dr. Erna Ratnaningsih, seorang peneliti kepolisian dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), aparat kepolisian seringkali merasa tidak nyaman dengan adanya pengawasan eksternal yang dianggap sebagai campur tangan terhadap kinerja mereka.
Meskipun demikian, upaya pengawasan terhadap aparat kepolisian tetap harus dilakukan demi menjaga integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Menurut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Komnas HAM, M. Choirul Anam, “Peningkatan kualitas pengawasan terhadap kepolisian merupakan langkah penting dalam mewujudkan good governance dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.”
Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara lembaga pengawas, kepolisian, dan masyarakat untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan. Hanya dengan kerjasama yang baik, kita dapat memastikan bahwa aparat kepolisian tetap menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.