Peran penting pengawasan terhadap instansi penegak hukum dalam mewujudkan keadilan memang tidak bisa dipandang enteng. Sebagai masyarakat, kita harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan adil.
Menurut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, pengawasan terhadap instansi penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. “Tanpa adanya pengawasan yang ketat, risiko terjadinya kesalahan dalam penegakan hukum akan semakin besar,” ujarnya.
Dalam konteks ini, peran Komisi Kejaksaan dan Komisi Polisi adalah sangat penting. Mereka bertugas untuk mengawasi kinerja jaksa dan polisi dalam menegakkan hukum. Menurut data yang dihimpun oleh Komisi Kejaksaan, kasus-kasus pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh jaksa masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat perlu dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut.
Namun, tantangan terbesar dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah adanya resistensi dari pihak-pihak yang akan diawasi. Banyak kasus di mana upaya pengawasan terhadap instansi penegak hukum dihalangi atau tidak diindahkan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi internal di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, seorang ahli hukum konstitusi, “Pengawasan terhadap instansi penegak hukum harus dilakukan secara independen dan transparan. Hanya dengan begitu, keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh lembaga tersebut dapat terwujud.”
Dengan demikian, kita sebagai masyarakat harus terus mengawasi dan mengawal kinerja instansi penegak hukum. Kita harus memastikan bahwa mereka benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Hanya dengan begitu, keadilan yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penegakan hukum dapat tercapai.